Penelitian ini membahas aktivitas kampanye melalui media sosial pada masa tenang

Pemilu serta penegakan hukumnya oleh KPU dan Bawaslu di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan kuisioner dan wawancara, ditemukan bahwa masyarakat menyadari

bahwa postingan yang menguntungkan paslon di masa tenang tergolong

pelanggaran. Namun, lemahnya pengaturan digital menyebabkan penindakan

belum maksimal. Penegakan hukum oleh KPU dan Bawaslu juga dinilai belum

efektif karena minimnya koordinasi dan keterbatasan teknologi. Diperlukan

regulasi yang lebih adaptif serta penguatan kelembagaan dalam menghadapi

kampanye digital. 

Kata Kunci: Penegakan Peraturan KPU, Masa Tenang, Pemilu