Rosita Nirmalasari. 2025. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembimbing: Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P; Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat,  M.P.; Dr. Hafiziannor, S.Hut, M.P.

Banjarbaru. Pengenaan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan penggunaan kawasan hutan dan mendapatkan dana pengganti bagi pemulihan kawasan hutan (kompensasi) atas nilai manfaat yang hilang akibat kegiatan penggunaan di luar kegiatan kehutanan dalam rangka menjaga keseimbangan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu efektivitas dari pengenaan kewajiban tersebut perlu analisis sejauh mana upaya tersebut mampu mengendalikan penggunaan kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewajiban pembayaran PNBP PKH dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan dengan menganalisis tiga parameter yang mempengaruhinya yaitu tingkat pemahaman dan motivasi wajib bayar dalam membayar PNBP PKH, tingkat kepatuhan dan tingkat pengendalian luas penggunaan kawasan hutan dengan adanya pengenaan kewajiban ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemegang PPKH. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Pendekatan evaluasi menggunakan model Context, Input, Proocess dan Product (CIPP). Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan pengenaan kewajiban pembayaran PNBP PKH bagi pemegang PPKH kurang efektif dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat efektivitas 68,16%. Kurangnya efektivitas ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan motivasi wajib bayar, tingkat kepatuhan wajib bayar dan tingkat pengendalian luas penggunaan kawasan hutan yang kurang efektif. Oleh karena itu, upaya pengendalian masih perlu ditingkatkan seperti evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan mengenai PNBP PKH secara terus menerus mengikuti perkembangan dinamika kegiatan penggunaan kawasan hutan, pemberian dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik administratif maupun pidana disertai juga kemudahan dalam birokrasi, apresiasi kepada wajib bayar yang patuh dalam memenuhi kewajiban serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas kewajiban dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan.