MAISARAH, DILEMA SISTEM MERIT SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGISIAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D. 122 halaman.

ABSTRAK:

Kata kunci: Sistem Merit, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Pemerintahan Daerah, Good Governance, KASN.

Sistem merit digadang sebagai benteng utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun dalam realitas pemerintahan daerah di Indonesia, sistem ini justru dihadapkan pada berbagai dilema struktural dan kultural yang menghambat implementasinya. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap penerapan sistem merit, membuka ruang intervensi politik dalam pengisian jabatan ASN. Tanpa pengawasan yang independen dan mekanisme sanksi yang tegas, meritokrasi kehilangan taringnya, dan praktik patronase pun kembali menjamur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan, membedah regulasi sistem merit di Indonesia pasca penghapusan KASN, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Singapura dan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit di Indonesia masih bersifat administratif dan simbolik, belum didukung oleh struktur hukum yang kokoh dan kultur birokrasi yang meritokratik. Di sisi lain, fenomena politik dinasti di daerah semakin memperkuat penyimpangan dari prinsip good governance. Tesis ini mengusulkan perlunya penguatan regulasi teknis, pembentukan lembaga pengawas yang independen, serta edukasi nilai-nilai merit sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Tanpa langkah konkret ini, sistem merit berisiko menjadi jargon semata—tidak lebih dari idealisme yang kandas di tengah realitas politik dan kekuasaan.