Sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan itu, pengaturan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dan tersendiri di luar kodifikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus dimuat dalam kodifikasi berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problem normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk menganalisis formulasi ideal pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, problem normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi yaitu adanya ketentuan pasal tindak pidana korupsi yang secara langsung menyimpangi ketentuan pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, formulasi pengaturan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sifat tindak pidana korupsi yang dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang tersendiri di luar kodifikasi dengan berpedoman pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana