FARISI, RAKHMAN. 2025. MAKELAR DALAM PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program

Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena keberadaan makelar dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah dari perspektif hukum positif di Indonesia. Meskipun telah

ada regulasi formal seperti Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, praktik percaloan atau permakelaran masih kerap terjadi

dan sulit diberantas karena bersifat informal, tidak terdokumentasi, serta

memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Peran makelar berdampak

negatif terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat

dalam proses pengadaan, bahkan sering kali beririsan dengan praktik korupsi dan

kolusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis

hukum, dengan tujuan untuk menelaah bagaimana hukum positif mengatur atau

menindak keberadaan makelar dalam pengadaan publik serta menawarkan solusi

normatif dan praktis untuk mendorong reformasi sistem pengadaan yang bersih dan

adil.

Kata Kunci: Makelar, Pengadaan Barang/Jasa, Hukum Positif, Korupsi,

Persekongkolan Tender