ABSTRAK

Kata kunci: Notaris, Akta Otentik, Akta di Bawah Tangan

Notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Pasal 84 UUJN telah mengatur, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan mengolah pemahaman Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang mengalami penurunan status menjadi Akta di Bawah Tangan. Selain itu juga apakah dapat dimintai Pertanggungjawaban kepada Notaris atas Penurunan Status Akta yang dibuatnya menjadi Akta di Bawah Tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 84 UUJN tidak menjelaskan pasal mana bila dilanggar akan mengakibatkan akta notaris menjadi akta di bawah tangan dan pasal mana yang mengakibatkan akta notaris menjadi batal demi hukum. Selain itu juga dalam tanggung jawab Notaris jika akta otentik yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban melalui perdata, administratif, dan pidana. Oleh karena itu Akta Notaris sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur akta dipenuhi, jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan, maka dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.