FARNA, NUZULLUDDIN. 2025. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESSHOLD DALAM PEMILU PRESIDEN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini membahas konstitusionalitas dan implikasi penghapusan presidential threshold dalam UU No.?7/2017 yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20?% kursi DPR atau 25?% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal?6A ayat?(2) UUD?1945, mengakibatkan dominasi partai besar, hambatan bagi partai kecil, fragmentasi politik, dan polarisasi masyarakat. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU?No.?7/2017, UUD?1945, serta putusan MK No.?62/PUU XXII/2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa presidential threshold, meski awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan multipartai dan memperkuat sistem presidensial, kini tidak relevan dalam konteks pemilu serentak dan mengurangi pluralitas kandidat. Putusan MK No.?62/PUU-XXII/2024 menegaskan Pasal?222 UU?No.?7/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, serta hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui judicial review berhasil menghapus ambang batas tersebut, memperluas akses partai kecil dan calon independen, serta mendorong pembentukan koalisi politik yang lebih inklusif dan representatif. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi, representasi politik, dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Kata Kunci : presidential threshold; Mahkamah Konstitusi; judicial review; demokrasi