ABSTRAK

AULIYA HANIDATUL MASDIAH, 2320421320004, 2025. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin” dibawah bimbingan Gazali Rahman selaku pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi Zona Integritas (ZI) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi ZI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian eksplorasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagai informan penelitian adalah Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Perwakilan Pegawai Sub-bidang, Masyarakat Penerima Pelayanan, dan Satpam di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin. Fokus penelitian berfokus pada dua aspek utama, yaitu implementasi kebijakan Zona Integritas dan efektivitas kebijakan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin, yang didasarkan pada pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA), telah efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan budaya kerja yang responsif dan profesional. Efektivitas ini didukung oleh komitmen pimpinan, kompetensi SDM, serta inovasi layanan seperti antrean online dan PTSL. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi budaya organisasi, implementasi ZI telah menghasilkan peningkatan akuntabilitas, penurunan keluhan masyarakat, dan budaya kerja yang lebih kolaboratif, sejalan dengan prinsip Good Governance dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi unit kerja lain dalam reformasi birokrasi. Kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin, disarankan untuk memperkuat dukungan SDM pada tim Pokja dan menyusun SOP yang komprehensif. Kementerian ATR/BPN diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, serta menyediakan standar dan pedoman yang jelas. Lembaga pengawas independen disarankan untuk melakukan pengawasan eksternal secara berkala dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Masyarakat pengguna layanan diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memanfaatkan saluran pengaduan. Peneliti lanjutan disarankan untuk fokus pada perspektif pengguna layanan dan mengembangkan teori terkait pengaruh kebijakan integritas terhadap pelayanan publik.

Kata kunci : Zona Integritas, Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan