Maraknya korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia memberikan dampak kepada perekonomian negara, maka perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan salah satu cara efektif guna pengembalian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi koruptor. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi seringkali menyimpan atau menyelundupkan aset di luar negeri, dengan demikian maka penegak hukum di indonesia dapat mengembalikan aset negara dengan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance yang termuat dalam UNCAC. Upaya pengembalian aset tindak pidana melalui mutual legal assistance merupakan prosedur pengembalian melalui jalur formal. UNCAC menerangkan dimana ada lima tahap dalam perampasan aset korporasi di luar negeri yakni pengajuan, pelacakan, pembekuan, perampasan dan terakhir yaitu adalah pemulangan aset ke negara asal.Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kepastian hukum yang nyata menjadi hambatan dalam penerapan sistem mutual legal assistance, meskipun mutual legal assistance sudah menjadi mekanisme efektif dalam perampasan aset di luar negeri terdapat hambatan yang ditemui antara lain dalam penyempurnaan regulasi di indonesia dan hubungan baik antar negara menyangkut asas resiprositas. Selain itu dalam implementasi juga terdapat hambatan seperti birokrasi. Oleh karena itu maka penguatan dan penyempurnaan regulasi mengacu pada rancangan undang undang perampasan aset sebagai langkah penyempurnaan dan penguatan kepastian hukum di Indonesia. Dalam upaya perampasan aset di luar negeri maka peningkatan sinergitas otoritas dan aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan mutual legal assitance sangat diperlukan untuk keberhasilan perampasan aset di luar negeri  hasil tindak pidana korupsi.