Ketimpangan gender masih menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan disparitas gender di Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik ketimpangan gender. Pemetaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif gender. Metode yang digunakan adalah Klaster hierarki dengan pendekatan Ward’s Linkage, yang mengelompokkan 13 kabupaten/kota berdasarkan lima indikator rasio gender: keluhan kesehatan, partisipasi sekolah (APS SMA), angka melek aksara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan keterwakilan perempuan di DPRD. Data bersumber dari publikasi BPS tahun 2023. Evaluasi kualitas klaster dilakukan menggunakan nilai pseudo-F dan ICDrate untuk menentukan jumlah klaster optimal. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua klaster, dengan Klaster 1 terdiri dari lima kabupaten yang memiliki kesetaraan gender baik dalam kesehatan dan pendidikan, tetapi rendah dalam ekonomi dan politik. Klaster 2 mencakup delapan kabupaten/kota yang menunjukkan kesetaraan lebih tinggi dalam ekonomi dan politik, namun menghadapi tantangan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan gender yang lebih efektif di tingkat daerah.