Kata Kunci: Problematika Pembuktian, Unsur Kesalahan, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan daripada penelitian di dalam tesis ini untuk memberikan analisis mengenai problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis mengenai kebijakan kriminal pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini pada dasarnya adalah kerangka penelitian hukum normatif, caranya yaitu dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama, Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari kebijakan korporasi yang mengakibatkan kerugikan keuangan negara masih sulit dilaksanakan. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Kedua, Pada proses pembuktian unsur kesalahan koporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, doktrin Business Judgment Rule dan ultra vires serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi berpotensi menguntungkan direksi dan atau korporasi dari jerat hukum. Dilain sisi, arah pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang lebih berfokus kepada pengembalian uang negara, bukan berfokus menghukum terdakwa sehingga kebijakan hukum pidana berupa revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep strict liability bisa dijadikan terobosan agar proses hukum serta uang hasil korupsi bisa lebih cepat kembali ke negara.