Tujuan penelitian ini yang berjudul Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. adapun jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi ancaman serius. Kedua Hakim bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi dalam proses persidangan elektronik pada tahap jawab menjawab, karena hakim bertanggung jawab dalam melaksanakaan persidangan secara elektronik, bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen para pihak dalam tahap jawab menjawab, serta memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prosedur. Tanggung jawab Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dalam memastikan bahwa pengelolaan dara pribadi telah sesuai dengan standar keamanan yang ketat peradilan tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi yang aman tetapi juga mencakup pengawasan, pelatihan, serta penegakan dan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.