Kata kunci : Kewenangan BIN,  pandemi covid 19, hukum tata negara darurat

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pelibatan BIN dalam penanganan pandemi COVID-19; dan analisis kewenangan BIN berdasarkan teori teori kewenangan dan hukum tata negara darurat beserta implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan BIN dalam penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 7 dan No. 9 Tahun 2020 adalah bentuk pelimpahan kewenangan dari Presiden yang sah menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan adanya keadaan darurat. BIN juga mendapatkan atribusi kewenangan melalui Pasal 3 dan 4 UU No. 17 Tahun 2011, yang menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Walaupun UU tersebut tidak secara eksplisit mengatur peran BIN di bidang kesehatan atau pandemi, namun pandemi COVID-19 dapat diinterpretasikan sebagai ancaman nasional, sehingga menjadi dasar bagi perluasan kewenangan BIN untuk terlibat.

Dalam keadaan darurat, sistem hukum yang dirancang untuk situasi normal menjadi kurang efektif. Pelibatan BIN mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup, melalui pendekatan hukum tata negara darurat (HTND) subjektif, yang merupakan hak perogratif pemerintah dalam situasi darurat. Hal ini juga didukung oleh adegium Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan Necessitas Non Habet Legem (keadaan darurat tidak mengenal hukum).

Keterlibatan BIN dalam pandemi covid 19 menimbulkan beberapa implikasi hukum: pertama, pertentangan dengan asas kerahasiaan intelijen kedua, permasalahan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik