Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena  gap proporsi anggaran belanja modal yang masih relatif rendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data Laporan Keuangan dari 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 2019-2023 tercatat hanya 3 kabupaten/kota yang proporsi anggaran belanja modal diatas 30%. Sedangkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menetapkan 40% untuk belanja modal (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  dalam  bentuk time  series dan cross section yaitu  berupa Laporan Realisasi Anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 –2023. Populasi dan sampel yang digunakan terdiri dari 65 sampel dari data laporan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatam 2019-2023. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji deskriptif dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian ini dimana variabel X yaitu Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian tidak memberikan pengaruh yang signifakan terhadap naik turunnya proporsi anggaran belanja modal.