ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penjualan Properti Pra-Pembangunan, Rekening Bersama Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Transaksi penjualan properti dengan sistem pra-pembangunan telah menjadi praktik umum dalam industri pengembangan perumahan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengembang menawarkan dan menjual unit kepada konsumen sebelum proses pembangunan fisik diselesaikan, melalui suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun, dalam implementasinya, ditemukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan ketiadaan mekanisme pengamanan dana konsumen, khususnya tidak digunakannya rekening bersama (escrow account). Ketiadaan pengaturan normatif yang mengikat terkait kewajiban penggunaan rekening bersama menimbulkan potensi kerugian serta memperlemah posisi hukum konsumen sebagai pihak yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai penggunaan rekening bersama dalam PPJB sistem pra-pembangunan, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila mekanisme tersebut tidak diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat norma hukum positif yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan rekening bersama dalam transaksi jual beli properti pra-pembangunan. Kondisi tersebut berimplikasi pada minimnya jaminan perlindungan dana konsumen, terutama ketika pengembang melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari ketiadaan rekening bersama mencakup ketidakpastian pelaksanaan prestasi, hilangnya dana konsumen, serta ketimpangan kedudukan para pihak dalam kontrak. Untuk mewujudkan sistem transaksi yang adil dan berimbang, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan rekening bersama dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli sistem pra-pembangunan.