Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Melakukan Mogok di Perusahaan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja dalam menjalankan hak mogok kerja, baik secara normatif maupun praktiknya di lapangan. Kegunaan dari penelitian ini secara akademis adalah memperkaya diskursus hukum ketenagakerjaan, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Permasalahan pertama yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja sebagai akibat dari dilakukannya mogok kerja. Temuan menunjukkan bahwa pekerja memiliki hak hukum untuk melakukan mogok sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berunding, dengan catatan memenuhi syarat prosedural yang ditetapkan dalam regulasi. Pengusaha di sisi lain, berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif atau balasan terhadap pekerja yang mogok secara sah, dan tetap harus menghormati hak-hak normatif pekerja selama mogok berlangsung.

Permasalahan kedua menyangkut bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Penelitian menemukan adanya dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa pengaturan hukum yang jelas terkait prosedur mogok kerja, sedangkan perlindungan represif berupa sanksi terhadap pengusaha yang melanggar. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih lemah karena kurangnya pengawasan dan keberpihakan aparat terhadap pekerja. Diperlukan penguatan lembaga pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap serikat pekerja.