Penelitian ini berjudul “Upah Kerja Lembur Pekerja di Kantor Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan kerja antara notaris dan pekerja serta menguraikan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembayaran upah lembur. Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan akademik dalam hukum ketenagakerjaan dan memberikan kontribusi praktis bagi pelaku profesi kenotariatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif.

Permasalahan pertama yang dikaji adalah mengenai karakteristik hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pekerja dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran upah lembur. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan kerja di kantor notaris memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja kantor notaris berhak atas perlindungan hukum termasuk hak atas upah kerja lembur, yang wajib dipenuhi oleh notaris sebagai pemberi kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Permasalahan kedua membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap pembayaran upah kerja lembur. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek keperdataan (wanprestasi), administratif (sanksi dari pengawas ketenagakerjaan), dan etik (pelanggaran terhadap kode etik profesi). Notaris yang tidak membayar upah lembur dapat dianggap melanggar kewajiban hukum normatif dan etik profesi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di lingkungan notaris sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pekerja.