Penelitian ini berjudul Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika, yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional serta peran negara dalam memberikan pelindungan kepada pekerja migran perempuan Indonesia yang terancam hukuman mati akibat keterlibatan, baik secara sadar maupun sebagai korban eksploitasi, dalam kasus tindak pidana narkotika di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk menggali solusi kebijakan yang lebih progresif dan responsif.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Konvensi Internasional, dan praktik diplomasi hukum, ditemukan bahwa kebijakan pelindungan saat ini masih bersifat fragmentaris, belum responsif gender, dan belum membentuk skema penanganan sistemik terhadap kasus pidana berat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang menempatkan perempuan migran sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan substantif dan perlakuan setara di hadapan hukum.

Mekanisme yang ada belum mampu memberikan kepastian dan jaminan pelindungan maksimal karena masih terkendala oleh birokrasi, kurangnya respons cepat, dan tidak adanya standar protokol khusus untuk pekerja migran yang menghadapi ancaman pidana mati. Rekomendasi diberikan untuk membentuk unit bantuan hukum terpadu di perwakilan luar negeri dan mengintegrasikan kebijakan pelindungan berbasis gender dalam strategi diplomasi nasional.