Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepatuhan Pengusaha dalam Pelaksanaan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi upah minimum bagi pekerja serta merumuskan model penegakan hukum pidana yang ideal dalam menjamin kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana ketenagakerjaan dan manfaat praktis bagi penegak hukum serta perumus kebijakan ketenagakerjaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak dasar pekerja. Dalam perspektif keadilan, upah minimum menjadi perwujudan prinsip keadilan distributif yang menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha. Penetapan upah minimum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap pekerja menerima upah yang layak untuk hidup manusiawi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran upah minimum perlu dilakukan secara proporsional, integratif, dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Model penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu memberikan efek jera bagi pengusaha yang melanggar, memulihkan hak pekerja, dan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam proses penegakannya. Dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga ketenagakerjaan, serta dukungan regulasi yang tegas dan tidak multitafsir, maka hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dalam hubungan industrial di Indonesia