Penelitian ini berjudul Pidana Ketenagakerjaan terhadap Pekerja yang Melakukan Kesalahan Berat dalam Perspektif Keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan kesalahan berat yang dapat dikenai pidana dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses pemidanaan terhadap pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan terhadap hak pekerja sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengusaha.

Ketentuan hukum positif Indonesia belum memberikan batasan yang tegas dan konsisten mengenai kriteria kesalahan berat yang layak dikenai sanksi pidana. Pembatalan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang berdampak pada ketidakteraturan dalam praktik ketenagakerjaan. Akibatnya, kesalahan berat seringkali ditafsirkan secara subjektif oleh pengusaha tanpa pembuktian hukum yang memadai, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap pekerja. Padahal, tidak semua pelanggaran disiplin dalam hubungan kerja mengandung unsur pidana.

Prinsip keadilan, baik prosedural, substantif, maupun restoratif, belum sepenuhnya diterapkan dalam pemidanaan terhadap pekerja. Proses hukum seringkali tidak memberikan ruang pembelaan yang seimbang bagi pekerja, sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional, dan tidak terdapat upaya pemulihan hubungan kerja secara manusiawi. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konteks ketenagakerjaan harus dijadikan jalan terakhir (ultimum remedium) dan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara ketertiban kerja dan perlindungan hak asasi pekerja