Penelitian ini membahas penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) perumahan oleh notaris. Permasalahan utama yang diangkat ialah ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pengembang, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang harus diwujudkan melalui peran aktif notaris sebagai penjaga keseimbangan hukum (legal balance keeper). Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian PPJB yang dibuat tidak memuat klausul yang sepihak dan merugikan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas keseimbangan masih menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi dari pihak pengembang serta rendahnya pemahaman hukum dari konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti lalai atau sengaja mengabaikan prinsip keseimbangan dalam penyusunan akta PPJB, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi dan integritas notaris serta pengawasan yang ketat dalam praktik kenotariatan agar asas keseimbangan benar-benar terlaksana demi mewujudkan keadilan kontraktual dalam sektor properti.