Penelitian ini secara komprehensif menganalisis isu krusial terkait kepastian dan perlindungan hukum Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dalam konteks Akad Murabahah Syariah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi unsur Gharar (ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi) yang mungkin terkandung dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang digunakan dalam praktik perbankan, baik konvensional maupun Syariah. Penelitian ini berargumen bahwa keberadaan Gharar dalam PPJB memiliki konsekuensi signifikan terhadap validitas dan kekuatan hukum akta notaris.Sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendalam dan sistematis. Metode penelitian melibatkan kajian ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum Islam (khususnya yang berkaitan dengan akad dan transaksi keuangan), serta teori-teori hukum yang mendasari konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, dan validitas akta otentik. Analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat, yaitu sejauh mana unsur Gharar dapat mempengaruhi kepastian dan perlindungan hukum akta notaris dalam akad Murabahah.

Temuan utama penelitian ini menyoroti dua poin penting. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa konsep Gharar dalam Hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perbankan konvensional. Ketidakpastian yang melekat dalam transaksi konvensional memiliki paralel dengan prinsip Gharar, sehingga menciptakan kesamaan fundamental yang mengikat akad di kedua sistem perbankan tersebut. Kesamaan ini menjadi dasar argumentasi bahwa potensi Gharar dalam PPJB dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang substansial.

Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Gharar dapat membawa konsekuensi serius terhadap akta notaris. Akta yang mengandung unsur Gharar berisiko tinggi untuk dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini menempatkan Notaris dalam posisi yang rentan, karena akta yang mereka buat dapat kehilangan kekuatan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (due diligence) bagi Notaris dalam proses pembuatan akta. Notaris harus secara cermat memeriksa dan menganalisis setiap klausul dalam PPJB untuk memastikan bahwa tidak ada unsur Gharar yang dapat membahayakan validitas akta.