Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja semakin meningkat dan menjadi salah satu masalah hukum yang serius di Indonesia. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengkaji bagaimana sistem tersebut mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan anak harus mengedepankan prinsip diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas, sumber daya, dan stigma sosial terhadap anak pelaku. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi aspek penting dalam pemulihan anak, namun pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya dukungan dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kata Kunci: Peradilan Anak, Narkotika, Diversi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial