Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin perlindungan terhadap anak, termasuk ketika anak Berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur mekanisme diversi berbasis prinsip restorative justice. Di Kota Banjarmasin, tingginya perkara pidana anak menuntut keterlibatan aktif LBH Borneo Nusantara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hak anak selama proses diversi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran LBH Borneo Nusantara dalam mendampingi anak selama proses diversi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LBH Borneo Nusantara sangat strategis dalam menjamin hak anak atas bantuan hukum sesuai amanat konstitusi dan UU SPPA, dengan fungsi sebagai fasilitator, mediator, advokat, serta pengawal prosedural agar diversi berjalan sesuai prinsip the best interest of the child. Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, resistensi aparat penegak hukum, penolakan korban, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga intervensi kekuasaan. Untuk mengatasinya, LBH menerapkan strategi persuasif, menegaskan kewajiban diversi kepada aparat, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendorong peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. 

Kata Kunci : Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara