Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pencerminan asas kontradiktur delimitasi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan hapusnya hak atas tanah seseorang akibat tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan tanda batas. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama :Asas hukum merupakan sebuah jantung atas peraturan perundang-undangan maka dari itu aturan-aturan yang ada di Indonesia mengandung asas hukum salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 19 dianggap mengandung asas kontradiktur delimitasi akan tetapi didalam pasal tersebut tidak mencerminkan asas kontradiktur delimitasi karena pada pasal tersebut menyatakan tidak tercapainya suatu kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak-pihaknya yang tanahnya berbatasan, hal ini sudah sangat jelas bahwa pasal tersebut tidak mencerminkan asas kontradiktur delimitasi yang mana asas ini mewajibkan para pihak terlebih dahulu memasang tanda batas sebelum dilakukannya pengukuran tanah. Kedua : adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kewajiban para pihak baik pemilik tanah maupun yang berbatasan untuk hadir pada saat dilaksanakan pengukuran hal ini tentu akan menimbulkan oknum-oknum nakal dengan langsung menerbitkan sertipikat tersebut sehinggnya mengakibatkan hilanngnya hak atas tanah seseorang akibat tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan tanda batas kemudian kelayakan aturan berkaitan dengan tanda batas tanah ini diera sekarang dimana Badan Pertanahan mengadakan sebuah program Plotting yang mana hal ini telah mempengaruhi aturan tersebut dan sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukm berkaitan dengan tanda batas tanah