Penelitian ini bertujuan menganalisis pemantauan dan peninjauan peraturan daerah dalam rangka memastikan relevansi, efektivitas, dan harmonisasi produk hukum daerah dengan kebutuhan masyarakat serta hierarki hukum yang berlaku. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menghambat terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis teori kepastian hukum, kemanfaatan, sistem hukum, dan legisprudensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hanya mengatur pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, tanpa mencakup pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan Perda, yang berdampak pada ketidakjelasan kewenangan, prosedur, dan pelaksanaan evaluasi di berbagai tingkat pemerintahan. Akibatnya, proses tersebut kerap dilakukan secara subjektif tanpa acuan yuridis yang seragam dan sistematis. Untuk mewujudkan model pengaturan pemantauan dan peninjauan Perda yang memiliki kepastian hukum, perlu pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan normatif yuridis, evaluatif-partisipatif, dan berbasis data. Dalam konteks ini, ditemukan tiga model yang dapat diterapkan, yaitu: (1) model yang mengikuti mekanisme pemantauan terhadap Undang-Undang; (2) model Regulatory Impact Analysis (RIA); dan (3) model analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Selain itu, pendekatan selective review dalam model Sunset Clause dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan RIA dan ROCCIPI untuk memperkuat efektivitas evaluasi Perda secara berkala dan sistematis.