ABSTRAK

ARIS SETIAWAN. 2025. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. Tesis. Program Studi Magister Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Susilawati, S.Hut., M.P. dan Dr. Badaruddin, S.Hut., M.P.

Kata Kunci: Masyarakat Peduli Api, Kecamatan Bintang Ara dan Tabalong

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Tujuan penelitian meliputi: menganalisis peran Masyarakat Peduli Api dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kelembagaan Masyarakat Peduli Api, dan merumuskan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api untuk mengoptimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan kombinasi teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner, wawancara dan observasi langsung secara partisipatif di lapangan untuk mengetahui peran Masyarakat Peduli Api dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.Peran Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Bintang Ara terwujud dalam kegiatan utama seperti patroli rutin saat musim kemarau, pemadaman dini, serta penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Peduli Api di Desa Bumi Makmur memiliki tingkat partisipasi dan efektivitas tertinggi dibandingkan dengan Masyarakat Peduli Api Burum dan Panaan. Faktor internal yang menjadi kekuatan Masyarakat Peduli Api meliputi keberadaan struktur organisasi yang cukup sistematis, komitmen anggota dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan adanya tokoh lokal yang mampu menjadi motor penggerak kegiatan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, berada dalam kondisi tertekan dengan dominasi kelemahan internal dan ancaman eksternal. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat adalah strategi bertahan dan protektif. Strategi pemberdayaan yang disarankan mencakup perlunya penguatan kelembagaan dasar melalui perbaikan koordinasi internal, peningkatan kapasitas anggota secara bertahap, serta advokasi untuk memperoleh dukungan sarana dan insentif dari pemerintah daerah. Selain itu, perlu penguatan peran tokoh adat dan masyarakat sebagai penopang legitimasi sosial, serta upaya mendorong transformasi budaya pembakaran melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.