Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, khususnya melalui peran harmonisasi Kementerian Hukum dan  Kementerian Hak Asasi Manusia serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap pembinaan dan pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menun-jukkan bahwa meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang menjamin partisipasi pub-lik dan pengarusutamaan HAM, dalam praktiknya masih ditemukan kekaburan norma dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kemen-kumham belum menjadi tahapan yang mengikat dalam proses legislasi daerah, sementara implementasi RANHAM di daerah mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan yang substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan untuk menjamin integrasi nilai HAM dalam seluruh proses pembentukan peraturan daerah agar responsif, partisipatif, dan adil.