Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan perwujudan prinsip desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu instrumen penting dalam mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahun. DPRD kemudian membahas dan memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bentuk fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan prinsip Good Governance. Namun, dalam praktiknya, efektivitas rekomendasi DPRD seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi politis, kelembagaan, maupun keterbatasan regulasi yang mengikat pelaksanaan tindak lanjut oleh kepala daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah dalam mewujudkan Good Governance, serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi DPRD sangat dipengaruhi kualitas rekomendasi, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip Good Governance.