ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus terpidana Muhammad Ilham, seorang laki-laki yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Penjatuhan hukuman penjara selama 4 tahun dinilai tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dimana terdakwa dijatuhi pidana hanya sebagai pemenuhan tuntutan penuntut umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah fakta-fakta dan hal yang meringankan dapat menjadi dasar peringan pidana dan menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Muhammad Ilham terbukti bersalah, fakta bahwa narkotika bukan dibeli oleh DPO seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam penjatuhan hukuman. Penulis merekomendasikan agar tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia serta mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.