Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Akta Perjanjian Kredit, Penandatanganan Massal, Kepastian Hukum

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Perkembangan sektor perbankan dan kebutuhan efisiensi pelayanan publik menyebabkan praktik penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal semakin umum dilakukan. Praktik ini menimbulkan kompleksitas hukum terkait kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit meskipun dilakukan secara massal. Tanggung jawab tersebut meliputi verifikasi identitas para pihak, pemahaman isi akta, kehadiran fisik penghadap, dan pemenuhan formalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 UUJN, praktik penandatanganan massal tidak mengurangi kewajiban notaris untuk menjalankan fungsi sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum. Terdapat potensi risiko hukum yang dihadapi notaris dalam praktik penandatanganan massal, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana apabila tidak memenuhi standar prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk dalam penandatanganan secara massal, serta diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi pelayanan dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.