MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS. 2025. Penjualan Objek Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan 102 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam proses penjualan benda bergerak hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam praktiknya, eksekusi atas putusan PHI kerap dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan benda milik perusahaan untuk memenuhi hak pekerja, seperti pesangon atau gaji yang belum dibayarkan. Namun, sering kali pelaksanaan sita jaminan tidak disertai dengan verifikasi menyeluruh mengenai status hukum dan kepemilikan sah atas benda yang disita, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Saat ini, perlindungan hukum yang tersedia bersifat represif, yaitu melalui gugatan setelah penjualan terjadi, yang tidak selalu memberikan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teori utama yang digunakan adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, serta teori keadilan dan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi. Penulis juga mengadopsi pendekatan analogis terhadap mekanisme actio pauliana dalam hukum kepailitan sebagai acuan perlindungan hukum preventif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembentukan mekanisme hukum yang memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan lelang atas objek sita. Disarankan agar prosedur sita jaminan di PHI dilengkapi dengan verifikasi kepemilikan, pemberitahuan kepada pihak ketiga, dan hak untuk menempuh upaya hukum preventif. Reformasi ini penting demi mewujudkan asas keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum secara menyeluruh dalam proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Sita Jaminan; Benda Bergerak; Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); Eksekusi; Perlindungan Hukum