ABSTRAK

Haidar Ali, 2220421310060, 2025. “Implementasi Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru Tahun 2024” dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing serta penguji I Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si dan penguji II Drs. H. Setia Budhi, M.Si, Ph.D .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa terkait potensi konflik politik pada pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru 2024, dan untuk mengkaji dan menganalisa resolusi konflik politik dalam pilkada di Kota Banjarbaru 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 mengungkapkan bahwa konflik politik tidak hanya berasal dari rivalitas antar calon, tetapi juga dari ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pemilu. Diskualifikasi salah satu pasangan calon di tengah proses pilkada menimbulkan kegaduhan politik, polemik hukum, serta kebingungan di kalangan pemilih. Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi, netralitas, dan konsistensi lembaga pemilu. Konflik semacam ini bisa melemahkan legitimasi hasil pemilu, memicu ketegangan sosial, dan menurunkan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistemik, mulai dari regulasi yang tegas hingga pengawasan etika kampanye. Pilkada seharusnya menjadi sarana memperkuat demokrasi lokal, bukan sumber perpecahan. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan hukum yang adil melalui Mahkamah Konstitusi, agar hasil akhir memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu penting dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Upaya rekonsiliasi sosial melalui peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat juga dibutuhkan guna meredakan ketegangan dan memulihkan hubungan antar pendukung. Pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami proses dan aturan pemilu. Resolusi konflik ini bukan hanya soal penyelesaian hukum, tetapi juga soal pemulihan kepercayaan publik dan penguatan stabilitas politik serta persatuan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Resolusi Konflik, Pemilihan Kepala Daerah, Kota Banjarbaru Tahun 2024