Masalah yang terjadi yakni kerugian daerah, serta ketimpangan dari segi PDRB dan Gini Rasio di tengah tren naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun Opini audit (Provinsi) hampir semua Provinsi di Indonesia Mendapatkan Opini WTP tapi tidak melandasi ketika IPM semakin meningkat maka terjadi pemerataan di segala aspek baik tata kelola pemerintahan, pelaporan keuangan, pertumbuhan serta peningkatan ekonomi.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kerugian Daerah, Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRBK), Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  pada Provinsi di Indonesia 2018-2019.

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kausal. Lokasi Penelitian ini adalah seluruh Provinsi diIndonesia. Populasi Penelitian yaitu 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan Kerugian Daerah (Kerugian Daerah Jumlah) (X?) tidak berpengaruh secara positif terhadap Opini (Y). Kerugian Daerah (Nilai Kerugian Daerah) (X?) tidak berpengaruh secara positif terhadap Opini (Y). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X?) tidak berpengaruh negatif terhadap Opini (Y). Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRBK) (X?) berpengaruh Positif terhadap Opini (Y). Tingkat Kesenjangan Pendapatan (GINI) (X?) tidak berpengaruh positif terhadap Opini (Y).

Kesimpulan penelitian ini kerugian daerah tidak berpengaruh terhadap Opini pemeriksaan atas LKPD, yang artinya banyak atau sedikitnya jumlah dan nilai temuan kerugian daerah tidak mempengaruhi pemberian opini pada suatu LKPD pada provinsi di indonesia. Kesejahteraan masyarakat IPM dan GINI tidak berpengaruh pada Opini pemeriksaan atas LKPD, sedangkan Kesejahteraan masyarakat PDRBK berpengaruh pada Opini pemeriksaan atas LKPD.

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah, mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) di hampir seluruh provinsi setiap tahun, peneliti disarankan untuk melakukan observasi awal sebelum menggunakan opini audit sebagai variabel dependen. Hal ini dikarenakan data sekunder yang diperoleh cenderung kurang bervariasi.