Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi, Hak Pilih, Kolom Kosong, Putusan MK, Demokrasi, Sengketa Pilkada.

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun demikian proses ini tidak selalu berjalan sesuai harapan, seperti yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) karena tidak adanya kolom kosong pada surat suara meskipun hanya ada satu pasangan calon, yang dinilai telah mengabaikan hak pemilih untuk menolak calon tersebut secara sah. Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan yuridis di balik pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menelaah dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah menilai tindakan KPU telah menyalahi prinsip pemilu yang jujur dan adil serta merugikan hak konstitusional warga negara. Putusan ini bukan hanya memberikan keadilan elektoral, tetapi juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak memilih sebagai elemen mendasar demokrasi, sehingga pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substansial bagi masyarakat.

ABSTRACT

Keywords: Re-voting, Constitutional Court, Voting Rights, Blank Column, Constitutional Court Decision, Democracy, Pilkada Dispute.

Regional head elections are a tangible manifestation of the implementation of popular sovereignty in the democratic system in Indonesia. However this process does not always go as expected, as happened in the Banjarbaru City Regional Election in 2024. In this case the Constitutional Court through Decision Number 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ordered a re-voting (PSU) due to the absence of an empty column on the ballot even though there was only one candidate pair, which was considered to have ignored the right of voters to legally reject the candidate. This study aims to examine the juridical reasoning behind the judge's consideration in the decision and examine its impact on the implementation of democratic elections. Using a normative legal approach with qualitative analysis of primary and secondary legal materials, this study found that the Court considered the KPU actions to have violated the principle of fair and honest elections and harmed the constitutional rights of citizens. This decision not only provides electoral justice, but also emphasizes the importance of respecting the right to vote as a fundamental element of democracy, so that elections are not only procedurally valid, but also substantially meaningful to society.