Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak yang menjadi pekerja jalanan di Kota Banjarmasin, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur pencegahan, perlindungan, maupun penanganan terhadap pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah dan menangani eksploitasi pekerja anak, serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal dalam pencegahan, penanganan, dan pemenuhan hak anak korban eksploitasi ekonomi berdasarkan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian perspektif, menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara pendukung. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peraturan saat ini belum secara spesifik mengatur pekerja anak di Kota Banjarmasin, termasuk larangan, sektor pekerjaan yang rentan, maupun mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penanganannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Banjarmasinnmasih lemah akibat adanya kekaburan norma dalam regulasi daerah.