Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Gubernur H. Sahbirin Noor dan apakah pertimbangan tersebut telah mengakomodir keadilan bagi tersangka lainnya. Metodologi penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tunggal menyetujui permohonan praperadilan dan memutuskan bahwa keputusan untuk menetapkan H. Sahbirin Noor sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan hakim didasarkan pada aspek formil, khususnya bahwa pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon (KPK) dan tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi atau tersangka. Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan calon tersangka diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dari segi isi sebenarnya keputusan hakim tidak mempertimbangka secara adil 6 (enam) tersangka lainnya dan bertentang dengan asas equality before the law.

Kata Kunci: Penetapan tersangka, Praperadilan.