Eksploitasi anak jalanan merupakan permasalahan sosial sekaligus yuridis yang

masih terjadi di Kota Banjarmasin, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang

secara tegas melarang perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak

jalanan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan

hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh

melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta

observasi pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Banjarmasin. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17

Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap

pelaku eksploitasi anak jalanan belum berjalan secara optimal. Praktik penanganan

masih lebih menitikberatkan pada penertiban dan pembinaan terhadap anak sebagai

korban, sementara upaya penindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi belum

diterapkan secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan koordinasi antarinstansi,

kesulitan pembuktian di lapangan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada

pelaku eksploitasi, peningkatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi

penerapan sanksi hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi

anak jalanan di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: penegakan hukum, eksploitasi anak, anak jalanan.