Kekaburan norma (vague norm) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait konstruksi tanggung gugat pelanggaran hak cipta lagu menjadi titik sentral permasalahan dalam ekosistem pertunjukan musik komersial di Indonesia. Ketidakjelasan pemisahan tanggung jawab antara penyanyi sebagai pelaksana materiil dan penyelenggara acara sebagai pihak pengelola komersial menciptakan ambiguitas mengenai subjek hukum yang seharusnya memikul beban kewajiban perdata. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa mekanisme royalti yang bersifat administratif dalam Undang-Undang Hak Cipta sering kali berbenturan dengan hak eksklusif pencipta, sehingga memicu ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa. Hal ini diperumit dengan ketiadaan pengaturan tanggung jawab renteng yang tegas, sehingga para pihak cenderung saling melempar tanggung jawab hukum yang berujung pada kerugian materiil bagi pencipta lagu sebagai pemilik hak ekonomi.

Implikasi dari kekaburan konstruksi hukum tersebut secara signifikan menghambat proses penegakan hukum di persidangan, mulai dari persoalan kedudukan hukum hingga risiko gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat eksepsi error in persona. Dalam perspektif hukum acara, kesulitan pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan subjek hukum tertentu dengan kerugian yang timbul menjadi penghalang bagi pencipta lagu dalam memenuhi beban pembuktian. Kondisi ini menuntut peran aktif hakim untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan mandat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman guna mewujudkan putusan yang adil dan dapat dieksekusi. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan keberanian hakim dalam mengonstruksikan tanggung jawab bersama menjadi prasyarat mutlak demi menjamin perlindungan hukum yang transformatif bagi pencipta lagu di Indonesia.