Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap pembelian barang elektronik rekondisi di Indonesia, serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha berlangsung dalam tiga tahap: tahap pra- transaksi (penawaran), tahap transaksi (perjanjian jual beli), dan tahap pasca-transaksi (garansi dan klaim atas kerusakan barang). Pada fase pasca-transaksi, pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dijual dalam masa garansi, dan konsumen berhak mengajukan klaim jika barang mengalami kerusakan bukan akibat kesalahan penggunaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi memiliki kewajiban untuk memberikan pengembalian uang, barang pengganti, atau perbaikan barang sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika pelaku usaha menolak untuk memenuhi hak konsumen, maka konsumen dapat menggugat melalui badan peradilan sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyarankan perlunya transparansi yang lebih besar dari pelaku usaha dalam menjual barang elektronik rekondisi serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, barang elektronik rekondisi, hak konsumen, UU Perlindungan Konsumen, garansi, akibat hukum.