Pendidikan politik merupakan fungsi fundamental partai politik dalam sistem demokrasi untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban politiknya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum dengan dukungan bantuan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum belum dirumuskan secara komprehensif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal ini tercermin dari kekaburan norma dalam pengaturan alokasi bantuan keuangan negara, ketiadaan pemisahan yang tegas antara pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat umum, serta masih dimuatnya materi pendidikan politik yang tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengaturan tersebut belum mengakomodasi metode pendidikan politik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat modern. Dari sisi pengawasan, mekanisme yang berlaku masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan pertanggungjawaban keuangan, tanpa penilaian kinerja dan dampak substantif terhadap peningkatan literasi politik masyarakat, serta diperlemah oleh pengaturan sanksi yang tidak efektif. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan politik oleh partai politik belum berjalan optimal dan berpotensi memperkuat praktik demokrasi yang berbiaya tinggi tanpa diimbangi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci: Partai Politik; Pendidikan Politik; Tanggung Jawab Hukum; Pengawasa

n