Pengawasan proyek sosial berbasis dana hibah di wilayah terpencil menghadapi tantangan validasi kegiatan yang sulit dijangkau metode audit konvensional. Penelitian ini menganalisis peran dokumentasi multimedia (foto dan video) sebagai bukti audit fisik untuk memverifikasi keterjadian dan menjamin akuntabilitas penggunaan dana hibah sebesar Rp 10.100.000 dalam Program Innovillage 2023 di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala.

Metode pelaksanaan dilakukan selama 90 hari (Desember 2023 – Februari 2024) yang mencakup survei lapangan, produksi konten visual, pengembangan website jarukjaya.store, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dokumentasi multimedia difungsikan sebagai instrumen verifikasi independen melalui mekanisme pencatatan sistematis pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi, produksi olahan, pengembangan sistem, hingga serah terima program. Seluruh bukti visual dikumpulkan, diindeks silang dengan bukti transaksi fisik, dan disusun menjadi kertas kerja audit untuk memvalidasi kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi multimedia berhasil membuktikan keterlaksanaan program melalui 4 video dokumenter wajib, 150+ foto kegiatan terstruktur, dan kertas kerja audit yang mengintegrasikan bukti keuangan dengan bukti fisik untuk 17 pos pengeluaran. Capaian output meliputi website e-commerce terintegrasi WhatsApp, 4 varian produk olahan bernilai tambah, serta peningkatan literasi digital 20 warga desa. Dokumentasi yang terstruktur terbukti efektif memperkuat jejak audit, memungkinkan penelusuran ulang setiap rupiah dana hibah, dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Program ini menyimpulkan bahwa integrasi dokumentasi multimedia sebagai bukti audit mampu menjamin transparansi pengelolaan dana publik sekaligus mendukung kemandirian ekonomi desa melalui transformasi digital berkelanjutan.

Kata Kunci: Bukti Audit Fisik, Dokumentasi Multimedia, Transparansi Dana Hibah, Digitalisasi UMKM Desa, Akuntabilitas Sektor Publik.