Adinda Luna Almyra, Desember 2025. PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan hukum perkawinan virtual dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan terhadap perkawinan campuran secara virtual yang tidak tercatat. Penelitian menggunakan metode preskriptif analisis dan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan campuran secara virtual dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU 1/1974. Berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pencatatan hanya sebagai persyaratan administrasi dan pembuktian perkawinan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan erlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan terhadap perkawinan campuran secara virtual yang tidak tercatat mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, pengaturan mengenai harta bersama, waris, serta status anak yang lahir dari perkawinan campuran secara virtual tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Namun, meskipun perkawinan campuran beda negara dilakukan secara virtual tidak tercatat secara hukum, Negara melalui peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan. Kata kunci (keyword): perkawinan campuran, perkawinan virtual, pencatatan perkawinan, kepastian hukum, perlindungan anak.