ABSTRAK: Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 5.0 membuat siapapun dapat dengan mudah memotret dan mendokumentasikan apapun dimana saja, termasuk di ruang publik. Permasalahan muncul ketika objek pengambilan foto tersebut adalah orang (manusia), dan dilakukan tanpa izin. Hal ini mengganggu kenyamanan serta melanggar perlindungan hak pribadi subjek foto, seperti pada fenomena street photography atau penggunaan foto orang lain untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pribadi pengambilan foto orang di ruang publik, serta menganalisis bentuk perlindungan perdata bagi korban yang fotonya dikomersialkan tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, seperti UUDNRI 1945, KUHPerdata, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pribadi pengambilan foto orang di ruang publik masih diatur secara implisit dan tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Foto yang menampilkan wajah yang dapat mengidentifikasi seseorang dipandang sebagai data pribadi, sehingga pengambilan dan penggunaan foto wajib didasarkan pada persetujuan yang jelas, keberadaan seseorang di ruang publik tidak serta-merta menggugurkan hak pribadinya. Secara perdata, perlindungan hukum bagi korban yang fotonya dikomersialkan tanpa izin dapat ditempuh melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.

Kata Kunci (keyword): Foto Tanpa Izin, Hak Pribadi, Orang, Ruang Publik.