Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui upaya untuk melindungi tradisi mahumbal dari suku Dayak pegunungan meratus kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2022, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT dengan tujuan untuk mengakui dan melindungi kekayaan intelektual komunal. Upaya yang terus dilakukan oleh Suku Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melindungi tradisi Mahumbal adalah terus melaksanakan tradisi tersebut yakni memasak dengan cara humbal. Masyarakat Adat Pegunungan Meratus khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui bahwa terdapat payung hukum yang dapat melindungi tradisi tersebut agar tercatat dan diakui oleh negara, serta tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pencatatan tersebut. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dan informasi terkait produk hukum terbaru yang berkaitan dengan masyarakat adat, agar masyarakat adat mengetahui dan memahami apa langkah yang harus mereka ambil jika ingin mencatatkan sebuah tradisi sebagai kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional sangat penting untuk menghindari terjadi klaim dari pihak/negara asing terhadap tradisi-tradisi bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Masyarakat Adat Suku Dayak, Tradisi Mahumbal.