Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan jumlah lebih dari 4 juta orang merupakan bagian integral struktur sosial-ekonomi Indonesia, namun belum mendapatkan perlindungan hukum memadai khususnya dalam hal hak atas upah. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan hak upah bagi PRT dalam sistem hukum nasional dan mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur hak upah PRT.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Konvensi ILO No. 189, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upah PRT merupakan kebutuhan mendesak berdasarkan lima pilar: kewajiban konstitusional negara, prinsip HAM dan keadilan sosial, standar internasional, realitas kerentanan struktural, dan kebutuhan perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Hukum positif Indonesia menunjukkan kesenjangan vertikal antara jaminan konstitusional dengan pengaturan operasional. UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tidak mengakui PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 memiliki kelemahan fundamental berupa hierarki hukum lemah, ketiadaan standar upah minimum yang mengikat, dan sanksi tidak efektif. RUU PPRT menawarkan pengaturan lebih komprehensif namun perlu disempurnakan dengan penetapan standar upah minimum yang mengikat. Penelitian menyimpulkan pengaturan upah PRT adalah kewajiban hukum negara untuk menjamin keadilan sosial. Disarankan DPR segera mengesahkan RUU PPRT dengan penyempurnaan substansi mengenai standar upah minimum dan pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Hak Upah, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia