ABSTRAK

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandungnya berada dalam posisi yang sangat rentan, karena selain berperan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, anak juga merupakan korban tidak langsung yang mengalami beban psikologis akibat peristiwa traumatis tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum antara kebutuhan pembuktian pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi anak dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandung serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi anak dalam perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan dengan tipe kekaburan norma. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi anak tetap diakui dalam hukum acara pidana, namun memiliki kekhususan terkait usia dan kemampuan psikisnya. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum menikah tidak dapat disumpah sehingga keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk, sedangkan anak berusia 15 sampai belum 18 tahun dapat disumpah dan keterangannya bernilai sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan hukum terhadap saksia anak telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya belum optimal, sehingga diperlukan penerapan prinsip child-friendly justice secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Anak, Pembunuhan Orang Tua Kandung.