Akhmad Syahwan. Desember 2025. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji kontroversi yuridis pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi serta mengidentifikasi implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan konstruksi functional age sebagai dasar pertimbangan, namun tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk judicial legislation yang melampaui kewenangan konstitusional (ultra vires). Implikasi dari putusan ini mencerminkan adanya degradasi independensi yudikatif akibat pengaruh kepentingan politik praktis dan terganggunya keseimbangan kekuasaan yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Independensi Yudikatif, Checks and Balances.