Penelitian ini mengkaji konsep Pemilihan Umum Ramah Anak dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Permasalahan utama penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma dan kekaburan pengaturan hukum terkait perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pertentangan antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak hingga 18 tahun dan Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak pilih kepada warga negara berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas kedudukan hukum anak dalam sistem pemilu, karena anak diposisikan sekaligus sebagai subjek yang harus dilindungi dan sebagai subjek politik elektoral yang rentan terhadap politisasi dan eksploitasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku saat ini dalam melindungi hak anak dalam penyelenggaraan pemilu (ius constitutum) serta merumuskan konsep Pemilu Ramah Anak yang ideal sebagai upaya perlindungan hak anak dalam sistem hukum pemilihan umum (ius constituendum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam hukum pemilu masih bersifat fragmentaris, prosedural, dan belum terintegrasi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, serta masih bergantung pada kebijakan non-legislatif yang memiliki daya ikat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemilu Ramah Anak harus dimaknai sebagai perlindungan preventif terhadap anak sebagai kelompok rentan, yang diwujudkan melalui pembaruan hukum pemilu dengan menaikkan batas usia pemilih menjadi 18 tahun sebagai pilihan kebijakan hukum yang rasional, proporsional, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.