Putusan verstek merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan tanpa kehadiran tergugat dalam proses persidangan. Namun, ketidakhadiran tersebut tidak serta-merta membenarkan pengadilan untuk mengabaikan prosedur hukum acara yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan ketidaksesuaian prosedural dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Bjb, khususnya tidak dicantumkannya proses mediasi dan kecepatan putusan yang hanya memakan waktu 34 hari, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas dan kepatuhan terhadap asas peradilan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum acara perdata dalam putusan verstek tersebut dan menilai apakah prosesnya telah sesuai dengan prinsip keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mengandung kelemahan dari aspek formil hukum acara, seperti ketiadaan tahapan mediasi, tidak jelasnya proses pemanggilan tergugat, serta ketergesaan dalam menjatuhkan putusan tanpa uraian pertimbangan yang cukup. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi putusan dan potensi pelanggaran hak tergugat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dalam setiap proses persidangan, termasuk dalam perkara yang diputus secara verstek.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hukum Acara Perdata, Putusan Verstek